12 Maret 2009

Pajak dan ruang publik


Akhir bulan ini adalah batas untuk penyerahan semua pelaporan pajak, sebelum kebijakan sunset policy ditutup. Maka tak heran petugas keuangan pabrik kami sejak awal bulan sudah ngoprak-opraki para buruh untuk menginventarisir daftar kekayaan plus hutangnya sekalian, guna pengisian laporan pajak tahunan tiap orang.

Sejauh ini sunset policy, yang entah bagaimana kejadiannya menjadikan lebah bersilit kuning sebagai ikon itu, saya pahami sebagai suatu pemutihan. Yah, kira-kira sama dengan upaya menghapus semua dosa-dosa sebelumnya dan memulai meteran dari nol lagi.

Untuk itu, sangat masuk akal jika kemudian tiada ada ampun lagi buat para pelanggar setelahnya. Lha, wong sudah dikasih waktu selama setahun, plus perpanjangan dua bulan, kok masih juga bandel. Kurang baik apa coba negara ini? Nehi lah yaw...

Tapi tunggu dulu. Kebijakan ini juga masih menyisakan sedikit pertanyaan bagi saya. Lha, trus buat yang sudah taat aturan sejak aturan ini belum diberlakukan gimana tuh?

Mbuh. Saya ga punya jawabannya. Atau kalo mau make jawaban ngawur ala orang kita yang suka berolok-olok: Salah sendiri jadi orang kok terlalu lurus! Hehehe.

Terlepas dari itu semua, paling tidak kini saya bisa mulai bergirang hati: “Hore... negaraku menuju kemajuan! Sarana publik diperbanyak dan diperbaiki! Hidup menjadi lebih mudah! ”. Pendeknya, kita sedang menuju negara yang lebih manusiawi!

Eits, tapi apa ya iya begitu? Jelas sekali itu terlalu optimis.

Coba saja cermati tulisannya Andre Vitchek tentang Jakarta yang katanya hendak jadi A Sinking Giant itu. Masya Allah... ternyata yang namanya kemajuan itu masih sangat jauh dari angan negara ini. Coba simak bagian berikut:

Di saat hampir semua kota-kota utama lain di Asia Tenggara menginvestaikan dana besar-besaran untuk transportasi publik, taman kota, taman bermain, trotoar besar, dan lembaga kebudayaan seperti museum, gedung konser dan pusat pameran, Jakarta tumbuh secara brutal dengan berpihak hanya pada pemilik modal dan tidak peduli akan nasib mayoritas penduduknya yang miskin.

Kebanyakan penduduk Jakarta belum pernah pergi ke luar negeri, sehingga mereka tidak dapat membandingkan kota Jakarta dengan Kuala Lumpur atau Singapura, Hanoi atau Bangkok . Liputan dan statistik pembanding juga jarang ditampilkan oleh media massa setempat. Meskipun bagi para wisatawan asing Jakarta merupakan neraka dunia, media massa setempat menggambarkan Jakarta sebagai kota "modern", "kosmopolitan", dan "metropolis".

Para pendatang/wisatawan seringkali terheran-heran dengan kondisi Jakarta yang tidak memiliki taman rekreasi publik. Bangkok, yang tidak dikenal sebagai kota yang ramah publik, masih memiliki beberapa taman yang menawan. Bahkan, Port Moresby, ibukota Papua Nugini, yang miskin, terkenal akan taman
bermain yang besar, pantai dan jalan setapak di pinggir laut yang indah.

Di Jakarta kita perlu biaya untuk segala sesuatu. Banyak lahan hijau diubah menjadi lapangan golf demi kepentingan orang kaya. Kawasan Monas seluas kurang lebih 1 km persegi bisa jadi merupakan satu-satunya kawasan publik di kota berpenduduk lebih dari 10 juta ini. Meskipun menyandang predikat kota
maritim, Jakarta telah terpisah dari laut dengan Ancol menjadi satu-satunya lokasi rekreasi yang sebenarnya hanya berupa pantai kotor.

Ngomong-omong soal ruang publik, saya jadi ingat kasus anak-anak BHI yang belakangan diusiri para petugas keamanan Plaza Indonesia. Lha masa iya, nongkrong di ruang publik yang dibayar dengan uang rakyat kok ndak boleh.

Dengan alasan mengganggu orang lewat, menimbulkan keresahan dan lain-lain, para petugas silih berganti mengusir dan memperingatkan. Alasan yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan oleh mereka sendiri.

Dua jumat kemarin, kami katanya ndak boleh nongkrong di situ, terutama pelataran yang berlantai marmer. Alasannya, marmer itu di bangun oleh Plaza Indonesia dan bukan ruang publik. Maka adalah hak Plasa Indonesia untuk mengatur ruangnya sendiri.

Baiklah, alasan ini bisa kami terima. Tapi bukankah di luar batas marmer Plasa Indonesia juga tak punya hak? Mas Pitik dan Mas Ipung yang sampai terjerembab di lantai marmer plasa yang licin saat mencoba menyampaikan protes dengan menemui atasan mereka. Dan lagi-lagi kami terbentur pada jawaban standar yang sepertinya adalah satu-satunya jawaban yang dikuasai dan dihafal oleh para petugas keamanan di seluruh dunia: "Maaf, kami hanya menjalankan perintah atasan. Atasan sedang tidak berada di tempat." Gubrak!

Jadi, sementara kami anggap masalahnya cuma tidak boleh duduk di marmer.

Lha kok jumat kemarin larangan itu berganti lagi menjadi kami ngga boleh duduk di pelataran karena dianggap mengganggu buat orang lewat. Lagi-lagi alasan yang aneh, karena kenyataanya sudah tidak ada orang lewat (waktu itu sudah selepas jam 1 pagi)

Mungkin terlalu maksa menghubungkan pajak dan nongkrongnya anak BHI. Tapi bukankah tidak ada yang gratis di dunia ini? Artinya, kalo saya bayar pajak, saya mendapatkan hak saya yang antara lain berupa ruang publik itu. Dan nyatanya, selama saya mulai bisa mencari uang, sebagian penghasilan saya selalu dipotong pajak oleh perusahaan. Meskipun laporannya tidak secara pribadi. Bukankah itu artinya saya sudah membayar pajak secara sah?

Dan saya yakin banyak di antara saudara-saudara juga mengalami pemotongan yang sama bukan?

Selamat membayar pajak saudara-saudara. Ingat, pajak dan kemajuan itu dua hal yang berbeda. Maka, teruslah menuntut hak-hak Anda...